Category: Berita Utama

  • Kapolda Riau Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum Karhutla 

    Kapolda Riau Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum Karhutla di Tengah Ancaman El Nino


    RIAU — Tantangan pelestarian lingkungan dan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau memasuki babak krusial seiring dengan datangnya fenomena El Nino. Menghadapi risiko yang kian meningkat, Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, menekankan pentingnya semangat kolektif dan kerja sama lintas sektor sebagai benteng utama perlindungan wilayah.

    Dalam sebuah pernyataan terbaru, Irjen Pol. Herry Heryawan menggarisbawahi bahwa penanganan Karhutla bukanlah tugas yang bisa dipikul oleh satu instansi saja. Menurutnya, kerentanan lahan di Riau memerlukan pengawasan dan aksi cepat yang terintegrasi.

    “Di tengah ancaman El Nino yang meningkatkan risiko Karhutla, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi BNPB/D, TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci untuk melindungi lingkungan dan keselamatan bersama,” tegas Kapolda.

    Pesan kolaborasi ini bukan sekadar retorika. Di berbagai titik di Riau, upaya preventif terus digalakkan melalui program “Green Policing”. Salah satu aksi nyata yang baru-baru ini dilakukan adalah penanaman pohon Geronggang di Desa Tanjung Punak. Pohon Geronggang dipilih karena kemampuannya beradaptasi di lahan gambut, yang sekaligus berfungsi sebagai upaya restorasi ekosistem.

    Selain penghijauan, dukungan terhadap produktivitas masyarakat lokal juga menjadi prioritas. Penyerahan bantuan mesin ketinting kepada warga setempat menjadi simbol bahwa perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan alat tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih berdaya dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa harus merusak hutan.

    Menjaga “Napas” Bumi Riau

    Fenomena El Nino memang membawa cuaca ekstrem dan kekeringan panjang, namun kesiapsiagaan personel gabungan dan partisipasi aktif warga desa di garda terdepan diyakini mampu meminimalisir titik api (hotspot).

    Melalui sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan kearifan lokal masyarakat, Riau berkomitmen untuk tidak hanya memadamkan api saat terjadi kebakaran, tetapi membangun sistem pencegahan yang kokoh. Harapannya, langit Riau tetap biru dan lingkungan tetap terjaga demi warisan generasi mendatang.

     

     

  • Ayo Bersama Waspada “Super El Nino” 2026: Jangan Sampai Langit Kita Kembali Mengabu!

    Waspada “Super El Nino” 2026: Jangan Sampai Langit Kita Kembali Mengabu!

     

     

    Waspada “Super El Nino” 2026: Jangan Sampai Langit Kita Kembali Mengabu!
    Beberapa tahun terakhir, kita mungkin sedikit bernapas lega karena intensitas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tanah air tidak seganas dekade lalu. Namun, alarm kewaspadaan kini berbunyi lebih kencang. Prediksi iklim untuk tahun 2026 membawa kabar yang kurang sedap: ancaman Super El Nino sudah di depan mata.

    Jika kita tidak bersiap dari sekarang, bukan tidak mungkin sejarah kelam kabut asap akan terulang kembali.
    Apa Itu Super El Nino dan Mengapa Harus Takut?

    Waspada “Super El Nino” 2026: Jangan Sampai Langit Kita Kembali Mengabu!
    Secara teknis, Super El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang mencapai angka di atas 2^\circ\textC dari rata-rata normal.

    Bagi Indonesia, ini adalah “undangan” bagi kekeringan ekstrem. Kurangnya curah hujan membuat lahan, terutama lahan gambut, menjadi sangat mudah terbakar. Kita punya catatan sejarah buruk terkait fenomena ini:

    Tahun 1997–1998: Kebakaran hebat menghanguskan sekitar 10–11 juta hektare lahan.
    Tahun 2015–2016: Kabut asap lintas batas yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan kesehatan.

    Tahun 2026 diprediksi memiliki risiko yang lebih serius. Pola kebakaran diperkirakan mulai meningkat pada pertengahan 2026 dan berpotensi berlanjut hingga 2027.

    Wilayah Mana yang Paling Rawan?

    Waspada “Super El Nino” 2026: Jangan Sampai Langit Kita Kembali Mengabu!

    Berdasarkan peta sebaran anomali iklim, ada beberapa titik “merah” yang menjadi prioritas pengawasan ketat:

    Sumatera (terutama wilayah Riau yang memiliki banyak lahan gambut).
    Kalimantan (paru-paru Indonesia yang rentan terhadap api).
    Nusa Tenggara (wilayah dengan karakteristik iklim kering).
    Seluruh wilayah yang memiliki riwayat kemarau panjang.
    Langkah Antisipasi: Lebih Baik Mencegah daripada Memadamkan

    Waspada “Super El Nino” 2026: Jangan Sampai Langit Kita Kembali Mengabu!
    Memadamkan api di tengah hutan yang kering kerontang bukanlah perkara mudah. Butuh biaya triliunan dan nyawa petugas taruhannya. Oleh karena itu, langkah antisipasi dini menjadi harga mati:

    Patroli Terpadu & Deteksi Dini: Memperkuat koordinasi antara TNI, POLRI, BNPB, dan Manggala Agni.
    Edukasi Masyarakat: Berhenti membuka lahan dengan cara membakar. Ini adalah pemicu utama yang sebenarnya bisa dihindari.
    Optimalisasi Teknologi: Pemanfaatan water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memicu hujan buatan sebelum kekeringan mencapai puncaknya.
    Kesiapan Logistik: Menyiapkan sarana prasarana pemadaman di titik-titik rawan.

    Kesimpulan

    Karhutla bukan sekadar bencana alam, tapi juga bencana kemanusiaan dan ekonomi. Dengan ancaman Super El Nino 2026 yang kian nyata, kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat adalah kunci.

    Jangan sampai kita kembali melihat anak-anak kita harus sekolah menggunakan masker karena langit biru tertutup asap. Mari jaga hutan kita, sebelum semuanya menjadi abu.

    #Karhutla2026 #SuperElNino #LingkunganHidup #IndonesiaSiaga #GambutSehat

     

     

     

  • Hebat Gerak Cepat Dan Presisi Polres Metro Bekasi Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras di Tambun Selatan

    Respons cepat dan kerja profesional ditunjukkan oleh jajaran Polres Metro Bekasi dalam mengungkap kasus penyiraman cairan kimia berbahaya yang terjadi di Tambun Selatan. Dalam waktu singkat, tiga pelaku berhasil diamankan, menegaskan komitmen Polri dalam menjaga keamanan serta melindungi masyarakat dari tindak kekerasan.

     


    Gerak Cepat Dan Presisi Polres Metro Bekasi Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras di Tambun Selatan

    Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Sumarni bersama jajaran dalam kegiatan jumpa pers. Berbekal keterangan saksi, serta penyelidikan mendalam, tim gabungan Satreskrim dan Polsek Tambun Selatan bergerak cepat hingga berhasil menangkap para pelaku di lokasi berbeda. Polres Metro Bekasi memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

    Peristiwa yang terjadi pada 30 Maret 2026 tersebut menyebabkan korban mengalami luka bakar serius akibat cairan kimia berbahaya.

    Polres Metro Bekasi menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas serta memastikan perlindungan bagi korban dan saksi sebagai bagian dari komitmen pelayanan yang humanis dan berkeadilan.

    #poldametrojaya
    #polriuntukmasyarakat
    #JagaJakarta+

  • Belajar Perkuat Komunikasi Publik, PPATK Studi Banding ke Polda Metro Jaya

    Perkuat Komunikasi Publik, PPATK Studi Banding ke Polda Metro Jaya

    Bidhumas Polda Metro Jaya menyelenggarakan kegiatan studi banding bersama Tim Humas PPATK pada Kamis, 2 April 2026 di Ruang M2C Bidhumas PMJ. Kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola komunikasi publik, khususnya pada situasi krisis yang menuntut respons cepat, tepat, dan terukur.

    Dipimpin oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, paparan menekankan pentingnya membangun narasi yang humanis, empatik, dan berbasis fakta dalam menghadapi dinamika arus informasi yang berkembang sangat cepat. Strategi komunikasi seperti framing yang tepat, respons awal, serta mekanisme klarifikasi satu pintu menjadi poin utama dalam menjaga kredibilitas institusi di mata publik.

    Selain itu, penguatan media relations, optimalisasi platform digital, hingga teknik menghadapi pertanyaan sulit dari media turut menjadi bagian dari diskusi yang interaktif dan konstruktif. Kegiatan ini juga membuka ruang kolaborasi berkelanjutan antara kedua institusi dalam pengembangan kapasitas kehumasan.

    Melalui sinergi ini, diharapkan kehumasan Polda Metro Jaya dan PPATK semakin adaptif dalam menghadapi tantangan komunikasi modern, serta mampu menghadirkan informasi yang menenangkan, akurat, dan membangun kepercayaan masyarakat.

    #poldametrojaya
    #polriuntukmasyarakat
    #jagajakarta+

  • Kapal Polairud Sulut Bergerak Evakuasi ABK KM Anaya

    Kapal Polairud Sulut Bergerak Evakuasi ABK KM Anaya
    Ledakan mesin memicu kebakaran di KM Anaya di perairan Laut Maluku, Kamis (26/3/2026). Lima ABK dilaporkan mengalami luka bakar, satu di antaranya luka berat.
    Direktur Polairud Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas, mengatakan pihaknya langsung merespons laporan tersebut dengan mengerahkan kapal Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) untuk operasi evakuasi.

    “Personel sudah diberangkatkan menuju lokasi untuk melakukan evakuasi korban,” ujarnya.
    Berdasarkan data koordinat, lokasi kejadian berada di titik 1°54’10.62″ LU dan 126°23’49.98″ BT, sekitar 87 mil laut timur laut dari Manado.
    Saat ini, kapal evakuasi masih dalam perjalanan menuju lokasi kejadian. Setelah proses evakuasi, kapal diperkirakan tiba di Markas Komando (Mako) Polairud pada pukul 23.00 WITA.
    Pihak kepolisian masih terus melakukan pemantauan dan koordinasi terkait perkembangan situasi di lapangan.
  • Kapolda Sumsel Bersama Gubernur dan Pangdam Konsolidasikan Pengamanan Lebaran

    Kapolda Sumsel Bersama Gubernur dan Pangdam Konsolidasikan Pengamanan Lebaran

    PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. H. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. bersama Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M. dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menghadiri kegiatan penutupan Safari Ramadhan 1447 H/2026 M Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan di Griya Agung Palembang, Senin malam (16/3/2026).

    Kehadiran tiga pimpinan utama daerah tersebut menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran berbagai agenda strategis daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    Kegiatan yang berlangsung di Griya Agung, Jalan Demang Lebar Daun Palembang, menjadi forum silaturahmi sekaligus konsolidasi lintas institusi yang dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi vertikal di Sumatera Selatan.

    Kapolda Sumsel hadir didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Sumatera Selatan, di antaranya Karo Ops Kombes Pol Muhammad Anis Prasetio Santoso, Dir Resnarkoba Kombes Pol Yulian Perdana, Dir Lantas Kombes Pol Maesa Soegriwo, dan Dir Samapta Kombes Pol M. Rendra Salipu.

    Selain itu, kegiatan juga dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang, Ketua DPRD Sumatera Selatan Andie Dinialdie, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Edward Candra, Danrem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud, serta para pimpinan instansi vertikal dan tokoh agama di wilayah Sumatera Selatan.

    Rangkaian acara berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan, diawali dengan shalat Isya berjamaah, dilanjutkan tausiyah Ramadhan, shalat Tarawih dan Witir berjamaah, serta penutupan resmi Safari Ramadhan oleh Gubernur Sumatera Selatan.

    Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :

    Call Center : 110 (Bebas Pulsa)

    “KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM”

  • Dir Polairud Sulut : Ayo Kita Lindungi Dan Jaga Bersama Kekayaan Laut Kita

    Dir Polairud Sulut : Ayo Kita Lindungi Dan Jaga Bersama Kekayaan Laut Kita

    Dir Polairud Sulut : Ayo Kita Lindungi Dan Jaga Bersama Kekayaan Laut Kita

    Dit Polairud Polda Sulut mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan, untuk tidak menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, maupun memperdagangkan penyu dalam bentuk apa pun, baik dalam keadaan hidup, mati, maupun bagian tubuhnya seperti telur, karapas, atau sisik.

    Perlu diketahui bersama bahwa semua jenis penyu di Indonesia merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

    Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan, perdagangan, atau kepemilikan penyu secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 juta.

    Penyu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Saat ini beberapa jenis penyu bahkan berada dalam status terancam punah, sehingga perlindungannya menjadi tanggung jawab bersama.

    Oleh karena itu, Korpolairud Baharkam Polri mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan penyu serta habitatnya. Apabila menemukan aktivitas perburuan atau perdagangan penyu secara ilegal, segera laporkan kepada pihak berwenang atau kepolisian terdekat.

    #poldasulut #polairud #sahabatnelayan #airud #sulut

  • Kawal Aksi di Mabes Polri, Kapolda Metro: Tak Ada Anggota Bawa Senpi

    Kawal Aksi di Mabes Polri, Kapolda Metro: Tak Ada Anggota Bawa Senpi

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri (SinPo.id/Dok.PMJ)
    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri (SinPo.id/Dok.PMJ)

    SinPo.id – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan, ribuan personel yang mengawal aksi demo mahasiswa di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel) hari ini, satu pun tak yang dibekali senjata api.

    “Saya tegaskan, tidak ada anggota yang menggunakan dan membawa senjata api (aksi di Mabes Polri),” kata Asep di hadapan ribuan personel, Jumat, 27 Februari 2026.

    Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan, pihaknya tak mentolerir dan akan menindak tegas bila ada anggota yang terbukti melanggar SOP (Standard Operating Procedure) aksi unjuk rasa.

    “Siapapun yang melanggar (anggota), akan saya tindak tegas,” ucapnya.

    Diketahui, sejumlah elemen mahasiswa akan menggelar unjuk rasa menuntut kematian pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kota Tual, Arianto Tawakkal (AT) atas penganiayaan oleh anggota Brimbo berinsial Bripda MS. Aksi digelar di depan Mabes Polri, Jumat, 27 Februari 2026.

    Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah membagikan flyer aksi tersebut di akun media sosialnya. Dalam pengamanan aksi ini, sebanyak 3.992 personel dikerahkan, terdiri atas 3.093 personel Polda Metro Jaya dan diperkuat personel dari Polres jajaran.

  • Tanggapi Tuntutan Mahasiswa, Polda Metro Jaya Sampaikan :  Jadi Evaluasi bagi Kami

    Tanggapi Tuntutan Mahasiswa, Polda Metro Jaya Sampaikan :  Jadi Evaluasi bagi Kami

    Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi mahasiswa di Mabes Polri akan menjadi bahan evaluasi internal polri.

    Jakarta – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi mahasiswa di Mabes Polri akan menjadi bahan evaluasi bagi internal kepolisian.

    Budi menyebut poin-poin tuntutan tersebut akan dijadikan pembelajaran agar institusi Polri menjadi lebih baik.

    “Ya, ini menjadi evaluasi bagi kita. Terhadap apa-apa poin (aspirasi) yang akan disampaikan ini menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi kita internal kepolisian,” jelas Budi kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

    Selain itu, Budi mengungkapkan akan menyampaikan permintaan audiensi dari massa aksi yang dituju kepada Kapolri dan mengkaji tuntutan yang utarakan.

    “Ya, nanti kami sampaikan, akan dikaji. Karena ini kan juga pasti Bapak Kapolri juga menonton kegiatan ini,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Budi memastikan pihak kepolisian akan terus membangun komunikasi guna menjamin keamanan jika terjadi aksi lanjutan. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak masyarakat yang sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang.

    “Kami menyampaikan, tetapi pihak kepolisian masih siap untuk melakukan pelayanan pengamanan terhadap seluruh masyarakat ataupun komponen yang menyampaikan aspirasi di muka umum. Itu karena dilindungi oleh undang-undang,” kata dia.

     

     

     

    Demo Mahasiswa di Mabes Polri

    Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Jumat (27/2/2026) hari ini.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, massa BEM UI bersama mahasiswa dari berbagai kampus tiba di Mabes Polri sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka mengenakan almamater kuning khas UI.

    Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Hernanda mengungkapkan aksi ini digelar sebagai respons atas sejumlah kekerasan aparat termasuk pada tewasnya pelajar AT (14) di Tual, Maluku Utara.

    Poin tersebut masuk ke dalam poin tuntutan dalam aksi bertajuk #AparatKeparat tersebut. “Mendesak penjatuhan hukuman pidana yang seberat-beratnya kepada polisi pembunuh AT dan segenap aparat pelaku represifitas,” ujar Hafidz saat dikonfirmasi, Jumat (27/2/2026).

     

    Poin Tuntutan

    1. Mendesak penjatuhan hukuman pidana yang seberat-beratnya kepada polisi pembunuh AT dan segenap aparat pelaku represifitas;

    2. Mendesak pencopotan Listyo Sigit dari jabatan KAPOLRI dan Dadang Hartanto dari jabatan KAPOLDA Maluku;

    3. Menuntut pembebasan seluruh tahanan politik yang dikriminalisasi;

    4. Menuntut penegakan batasan kewenangan dan penarikan POLRI dari jabatan sipil;

    5. Menuntut hasil konkret Reformasi Polri secara struktural, kultural, dan instrumental dari komisi percepatan Reformasi Polri.

  • Seperti Buah Simalakama, Polri Menjaga Keseimbangan di Tengah Sorotan

    Seperti Buah Simalakama, Polri Menjaga Keseimbangan di Tengah Sorotan

     

    RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Peter F. Gontha, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan reputasi kepolisian dan opini publik. Ia menilai persepsi negatif masa lalu masih memengaruhi cara masyarakat melihat setiap insiden.

    Menurutnya, kondisi ini menjadi buah simalakama bagi institusi kepolisian. Polisi dituntut tegas, namun berisiko dituding melanggar saat terjadi insiden.

    Peter menegaskan, negara hukum tidak boleh berjalan berdasarkan emosi kolektif. Proses hukum harus bertumpu pada fakta dan pembuktian objektif.

    Ia mengingatkan, bahaya pergeseran asas praduga tak bersalah terhadap aparat. Jika insiden langsung diasumsikan penganiayaan, aparat bisa ragu bertindak.

    Keraguan aparat dapat melemahkan ketertiban umum di masyarakat. Kelompok pelanggar hukum berpotensi merasa semakin berani.

    “Sebaliknya, jika tindakan aparat selalu dibenarkan, kepercayaan publik akan runtuh. Karena itu, keseimbangan menjadi kunci,” ujar Peter.

    Ia juga menyoroti peran pers dalam membentuk persepsi publik. Media tidak boleh menghakimi sebelum proses hukum selesai.

    Namun, media tetap harus kritis terhadap dugaan pelanggaran aparat. Pers tidak boleh menjadi corong pembenaran tanpa verifikasi.

    Menurutnya, opini publik harus dibangun di atas informasi utuh. Asumsi dan potongan video tidak boleh menggiring kesimpulan.

    Di sisi lain, kepolisian juga memikul tanggung jawab besar. Perbaikan reputasi harus diwujudkan melalui langkah konkret dan transparan.

    “Transparansi investigasi dan evaluasi internal perlu dilakukan konsisten. Sanksi tegas harus diberikan jika anggota terbukti bersalah,” ujarnya.

    Perlindungan juga penting bagi anggota yang bertindak sesuai prosedur. Objektivitas diperlukan agar hukum tidak digantikan persepsi.